Anggaran Perpusnas Dipotong Hampir 48 Persen, Program Literasi Terancam?

Ditulis oleh Liora Ivanna Ananda Utomo

Dipublikasikan pada 18 Jul 2026

Waktu Baca: 4 menit

Pengunjung: 29

Anggaran Perpusnas Dipotong Hampir 48 Persen, Program Literasi Terancam?

Jakarta, Kunci Hukum - Di tengah ambisi besar pemerintah untuk mencetak generasi emas dan mendongkrak indeks literasi nasional, sebuah ironi besar justru terjadi di sektor hilir pendidikan. Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk Tahun Anggaran 2026 dipangkas secara drastis sebesar 47,6 persen atau hampir separuh dari alokasi tahun lalu. Kebijakan ini memicu gelombang tanya dari publik mengenai sejauh mana komitmen nyata pemerintah terhadap masa depan literasi bangsa.

Pemangkasan masif ini terungkap secara gamblang dalam Rapat Dengar Pendapat antara Perpusnas dan Komisi X DPR RI baru-baru ini. Alokasi dana yang semula menyentuh angka Rp721 miliar pada tahun 2025 kini merosot tajam menjadi hanya Rp377,9 miliar untuk tahun depan. Penurunan ruang gerak fiskal yang instan ini dinilai mengorbankan hak masyarakat, terutama mereka yang berada di pelosok, untuk mendapatkan akses bacaan yang layak.

Dampak dari menciutnya anggaran ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi berbagai program literasi berbasis masyarakat. Kebijakan efisiensi belanja negara ini memaksa pihak lembaga untuk menghentikan secara total program distribusi buku gratis ke desa-desa. Padahal, program strategis tersebut selama ini menjadi urat nadi utama dalam pemenuhan bahan bacaan di daerah terpencil yang minim akses internet.

Jalan terjal literasi nasional juga semakin diperparah dengan ditangguhkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik secara menyeluruh. Akibatnya, proyek pembangunan dan perbaikan gedung perpustakaan daerah yang sudah direncanakan terpaksa terbengkalai tanpa kepastian. Akses fisik masyarakat untuk membaca di tempat yang nyaman dan representatif di berbagai daerah pun kini terancam tersendat.

Tidak berhenti di situ, operasional armada perpustakaan keliling yang biasa menjangkau sekolah-sekolah pelosok kini harus dibatasi secara ketat. Penghematan biaya bahan bakar dan perawatan armada terpaksa dilakukan demi mempertahankan sisa napas operasional lembaga yang kian menipis. Kondisi ini membuat Perpusnas tidak memiliki pilihan selain merombak ulang dan menurunkan target kinerja makro mereka.

Langkah pemangkasan yang menyentuh angka hampir 48 persen ini dinilai sangat kontradiktif oleh banyak pengamat pendidikan. Ketika berbagai riset internasional masih menempatkan tingkat literasi Indonesia di posisi bawah, pemotongan anggaran hilir seperti ini dianggap sebagai langkah mundur. Banyak pihak menyayangkan mengapa sektor krusial pembentuk kualitas Sumber Daya Manusia justru menjadi korban efisiensi.

Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membuat Perpusnas harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai kegiatan prioritas. Sejumlah program yang sebelumnya berjalan secara rutin kini mengalami pengurangan skala, penundaan, hingga tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Menurut Aminudin, pemotongan anggaran ini berdampak pada layanan bantuan buku dari Perpusnas. Aminudin menyampaikan, Perpusnas sempat berinisiatif membagikan buku ke desa hingga lembaga pemasyarakatan (lapas) pada tahun sebelumnya. Dia mengklaim, bantuan buku dari Perpusnas mendapatkan respons positif dari masyarakat. "Kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lapas, puskesmas itu tahun 2024-2025. Satu lokus 1.000 buku. Ini kan disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," tuturnya.

Kini, Aminudin mengatakan, di tahun 2026, Perpusnas tidak bisa menyalurkan buku lagi imbas pemotongan anggaran yang sangat drastis.

Di dalam ruang sidang parlemen, jajaran anggota Komisi X DPR RI juga melemparkan kritik keras terhadap kebijakan penurunan anggaran yang sangat drastis ini. Mereka mempertanyakan skala prioritas belanja pemerintah pusat yang dinilai kurang berpihak pada masa depan intelektual generasi muda. Parlemen mendesak adanya peninjauan ulang agar kebijakan ini tidak berdampak jangka panjang bagi kualitas pendidikan nasional.

Menanggapi krisis fiskal ini, pihak manajemen Perpusnas kini tengah memutar otak untuk menyusun strategi mitigasi darurat secara intensif. Mereka mulai menjajaki berbagai peluang kolaborasi pendanaan non APBN serta kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial. Langkah ini menjadi satu-satunya harapan agar krisis anggaran ini tidak berujung pada runtuhnya minat baca masyarakat di tingkat akar rumput.

Penulis: Liora Ivanna Ananda Utomo

Editor: Liora Ivanna Ananda Utomo